Mercy Corps Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah Bersama 7 Kota Kabupaten Tandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Ketahanan Iklim

SEMARANG, 5 Agustus 2026 – Menghadapi dampak nyata perubahan iklim yang kian mengancam, Mercy Corps Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan tujuh Kota Kabupaten resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan tindak lanjut MoU dalam memperkuat kebijakan dan implementasi ketahanan iklim serta penanganan banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon dan DAS Tuntang. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak.

Executive Director Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah mempunyai peranan ekonomi yang sangat penting di Indonesia, namun juga menghadapi tantangan yang luar biasa dari sisi lingkungan dan perubahan iklim, yang hari ini sudah dirasakan dampaknya. Tentunya pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi menggunakan pendekatan multisektoral sehingga tantangan ini bisa dihadapi demi mewujudkan Jawa Tengah yang lebih tangguh.

"Kami berharap program ini memberi dampak positif bagi komunitas, baik di hulu maupun hilir, melalui pemberdayaan ekonomi dan pengembangan ekonomi alternatif yang berketahanan iklim," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, S.E., M.M. menyampaikan bahwa kita semua sudah merasakan dampak dari perubahan iklim. Panas di musim kemarau semakin ekstrem, pola hujan sudah tidak seperti dulu lagi, bahkan hitungan waktu tanam petani pun sudah berubah.

“Mengatasi permasalahan di daerah aliran sungai (DAS) memerlukan kolaborasi banyak pihak. Pengelolaan DAS tidak dapat dilakukan oleh satu pemerintah daerah saja, karena aliran sungai melintasi wilayah hulu, tengah dan hilir. Tantangannya juga beragam, mulai dari kerusakan daerah tangkapan air, degradasi aliran sungai, hingga persoalan sampah. Karenanya, upaya menjaga DAS harus dilakukan secara bersama-sama, dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” papar Sumarno.

Di kesempatan ini, Sumarno turut mengangkat sudut pandang yang jarang terdengar dalam forum kebijakan iklim, yaitu soal nilai keagamaan. Menurutnya, membuang sampah atau menebang pohon sembarangan yang berujung merugikan orang lain dan menyebabkan banjir pada dasarnya adalah tindakan menzalimi sesama, dan tentu semua agama sepakat hal itu berdosa. Sebaliknya, menanam pohon adalah bentuk sedekah yang terus mengalirkan pahala selama pohon itu bermanfaat bagi makhluk hidup. “Kepedulian menjaga lingkungan itu perlu ditumbuhkan lewat kesadaran akan dampaknya bagi orang lain, termasuk lewat pendekatan agama,” ujarnya.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Yusmanto menjelaskan bagaimana arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi saat ini salah satunya adalah krisis air/kekeringan. "Rata-rata 23 kecamatan di Jawa Tengah rentan mengalami kekeringan akibat perubahan iklim, dengan kerentanan sangat tinggi di wilayah Demak, Semarang, Tegal, hingga Pemalang. Kawasan pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah merupakan “pabrik air” yang memasok kebutuhan air bagi wilayah lain. Sedangkan daerah yang rentan mengalami kekeringan berada di pesisir utara," papar Yusmanto.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai 4 program prioritas daerah terkait ketahanan iklim dalam RPJMD Jawa Tengah 2025-2029, yaitu Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai dengan pendekatan soft structure seperti rehabilitasi mangrove, desalinasi air laut untuk akses air bersih, pembangunan rumah apung, serta pengembangan giant sea wall (hard structure). Sedangkan program taktisnya berupa pendidikan perubahan iklim di sekolah dan pesantren, drainase pengendalian banjir, pengelolaan DAS Babon (yang bermuara di pantai utara). Yusmanto berharap, dengan hadirnya Sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dari forum ini minimal bisa mendorong alokasi anggaran dalam upaya mengatasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, setidaknya minimal berupa aktivitas penghijauan.

Menanggapi paparan tersebut, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Demak Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Demak Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si. menyampaikan tantangan di daerahnya. "Demak ini merupakan tempat bermuaranya air sungai. Ancaman perubahan iklim sudah terjadi hari ini, bahkan terdapat 2 Dukuh yang sudah harus direlokasi. Abrasi sudah sering terjadi, garis pantai yang dulu panjangnya 36 km, kini sudah 47 km," ujar Arief.

Arief menambahkan, RPJMD 2025-2029 Kab. Demak sudah sesuai dengan upaya adaptasi perubahan iklim, dan berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam implementasi program ZCRA, khususnya dalam koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan kelembagaan.

Salah satu usulan konkret yang mengemuka dalam sesi diskusi adalah perlunya skema imbal jasa lingkungan sebagai insentif bagi daerah hulu yang menjaga kawasan tangkapan air. Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Yusa Eko Sapindra, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi turut mendukung skema tersebut.

“Kalau daerah hulu diminta menanam lebih banyak pohon untuk menjaga tangkapan air, semestinya ada imbal jasa lingkungan yang memadai, supaya penanaman itu bisa lebih luas dan benar-benar berfungsi baik bagi wilayah di bawahnya,” ujarnya.

Usulan ini disambut oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, yang menyatakan dukungannya terhadap skema imbal jasa lingkungan tersebut, dengan catatan perlu ada payung hukum yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri agar insentif itu bisa berjalan tanpa menimbulkan temuan administratif di kemudian hari.

Menutup rangkaian diskusi, moderator menyampaikan bahwa kerja sama ini membutuhkan kesepahaman bersama atas tujuan yang ingin dicapai, kejelasan peran dan otoritas lintas wilayah, serta tumbuhnya rasa memiliki dari masyarakat sebagai kunci keberlanjutan program.

_

Tentang Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA) 

Zurich Climate Resilience Alliance adalah program konsorsium global yang bekerja untuk memperkuat ketahanan iklim masyarakat rentan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Didukung oleh Yayasan Zurich, ZCRA menghimpun mitra dari sektor kemanusiaan, LSM, penelitian, dan swasta untuk menerapkan solusi berbasis bukti ilmiah, mempromosikan praktik baik, mendukung penguatan kebijakan, dan memfasilitasi perubahan sistemik dalam menghadapi bahaya iklim.

Tentang Mercy Corps Indonesia 

Mercy Corps Indonesia adalah organisasi kemanusiaan dan pembangunan yang bekerja bersama masyarakat rentan di Indonesia untuk membangun ketahanan terhadap krisis, termasuk perubahan iklim.

Kontak Media:

Arif G. Purnama: agandapurnama@id.mercycorps.org / +62 812-9428-2878