Konsultan untuk Tinjauan Sertifikasi Kompetensi Profesional Manajemen Bencana dan Perencanaan Strategis (Re-advertise)

Latar Belakang:

Mercy Corps Indonesia adalah afiliasi dari Mercy Corps global, sebuah organisasi global yang bekerja dengan keyakinan bahwa dunia yang lebih baik dapat tercapai. Dalam bencana, dalam kesulitan, di lebih dari 40 negara di seluruh dunia, kami bermitra untuk mengambil solusi berani ke dalam tindakan - membantu orang menang atas kesulitan dan membangun komunitas yang lebih kuat dari dalam.

Program Investing in Human Capital for Disaster Management (INVEST DM) 2.0 di Indonesia dimulai pada 17 Mei 2021. INVEST DM 2.0 dibangun di atas pencapaian program USAID/BHA Technical Assistance and Training Teams (TATTs) (2014-2019) dan INVEST DM tahap pertama (Mei 2019-Januari 2021). Dukungan program difokuskan pada tingkat nasional, dengan banyak intervensi yang diharapkan mengalir ke daerah. Ini secara langsung mendukung Pemerintah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam membangun kemampuan SDM-nya (reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas) dan kapasitas PB nasional melalui inisiatif pendidikan dan pelatihan dan peningkatan sistem dan strategi. Ini akan berkontribusi pada penguatan lembaga PB daerah dan SDM di tingkat administrasi utama yang akan lebih siap dan mampu memenuhi mandat mereka untuk memberikan layanan PB yang efektif dan menyelamatkan nyawa.

Deskripsi Tujuan / Proyek:

Outcome 1 memastikan bahwa "kapasitas organisasi Pusdiklat diperkuat dan pemberian layanannya dipercepat dengan mengembangkan dan menerapkan pelatihan dalam layanan bersertifikat PB yang tepat dan jalur pendidikan pra-layanan untuk tenaga kerja di seluruh BNPB, lembaga PB daerah, dan lembaga Pemerintah Indonesia lainnya. Outcome ini terdiri dari 6 Output:

Output 1.1:      Pusdiklat memiliki kapasitas untuk menerapkan pelatihan daring.

Output 1.2:      Pusdiklat telah menerapkan mekanisme akreditasi penyedia pelatihan. 

Output 1.3:      Pusdiklat telah mengembangkan mekanisme pembelajaran bencana.

Output 1.4:      LSP-PB memiliki rencana strategis dan berfungsi sebagai dewan sertifikasi profesional. 

Output 1.5:      Kerjasama teknis untuk pertukaran, pembelajaran dan hubungan dengan penyedia pendidikan dan pelatihan eksternal diperkuat (FEMA/EMI, US DOD, NDPTC, Texas A &M, CDP).

Output 1.6:      Pusdiklat memiliki kapasitas untuk melaksanakan rekomendasi analisis stocktaking dan (pembentukan Politeknik PB) peta jalan program studi pre-service entry-level PNS.

Konsultansi ini akan berkontribusi pada persiapan kegiatan di bawah Output 1.4 di atas. Sertifikasi profesi adalah cara untuk memastikan kompetensi dalam profesi tertentu di Indonesia dan di seluruh dunia. Dalam penanggulangan bencana, proses sertifikasi profesi telah dimulai dengan pembentukan LSP PB (Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana) pada tahun 2014 sebagai entitas otonom yang didukung oleh BNPB dan dilisensikan di bawah BNSP (Badan Sertifikasi Profesi Nasional). Selama lima tahun beroperasi hingga 2019, LSP PB telah menetapkan skema dan mekanisme sertifikasi, tempat uji kompetensi, dan berhasil memberikan sertifikasi kepada ribuan profesional PB di seluruh Indonesia. Namun, lisensi di bawah BNSP telah berakhir pada tahun 2019 dan saat ini dalam proses perizinan ulang. Pada tahun 2019, BNPB merestrukturisasi organisasinya dimana fungsi sertifikasi profesi ditambahkan sebagai salah satu peran dan fungsi Pusdiklat. Konsultasi ini diharapkan dapat memfasilitasi diskusi dan dialog serta memberikan saran profesional kepada para pemangku kepentingan untuk memperjelas status, peran dan fungsi entitas sertifikasi dan untuk memfasilitasi pengembangan rencana strategis atau aksi.

Tujuan Konsultan:

Tujuan keseluruhan dari penugasan konsultasi adalah untuk memberikan dukungan dalam meninjau kebijakan dan praktik sertifikasi kompetensi profesional manajemen bencana di BNPB dan untuk memfasilitasi Pusdiklat BNPB untuk mengembangkan rencana strategis dan rencana aksi multi-tahun untuk layanan sertifikasi kompetensi profesionalnya melalui proses informasi dan partisipatif.

Kegiatan Konsultan:

Konsultan harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Tinjauan kebijakan dan praktik sertifikasi kompetensi profesional manajemen bencana.  Melakukan tinjauan kebijakan dan praktik  proses sertifikasi kompetensi bagi para profesional manajemen bencana. Ini harus mencakup tinjauan status dan peraturannya, memetakan pemisahan peran dan fungsi antara LSP PB dan Pusdiklat PB BNPB termasuk identifikasi potensi tumpang tindih dan ambiguitas operasional, dan mengembangkan rekomendasi untuk langkah selanjutnya untuk kedua organisasi.  Penekanan harus ditempatkan pada struktur kelembagaan dan pengaturan, (re-)lisensi dan persyaratan adminstratif lainnya.
2. Memfasilitasi proses perencanaan strategis partisipatif. Mengintegrasikan rekomendasi dari tinjauan kebijakan ke dalam proses perencanaan strategis  partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Penekanan harus ditempatkan pada penentuan peran dan tanggung jawab spesifik LSP PB dan Pusdiklat PB dalam proses sertifikasi kompetensi. Garis waktu untuk perencanaan strategis juga akan dikembangkan oleh konsultan.
3. Menuliskan laporan kegiatan

Deliverables Konsultan:

Konsultan akan menghasilkan hasil kerja berikut:

1. Merancang rencana kerja untuk lingkup pekerjaan.
2. Kertas kebijakan yang meninjau proses Sertifikasi Kompetensi Profesional PB saat ini. Makalah ini harus mencakup rekomendasi kepada Pusdiklat PB dan LSP PB terkait langkah selanjutnya.
3. Paparan (dengan slide deck) temuan dan rekomendasi proses review kepada Pusdiklat PB dan LSP-PB dan masuk-masukan.
4. Fasilitasi proses partisipatif untuk mengembangkan rencana strategis dan aksi sertifikasi kompetensi profesi PB.
5. Paparan (dengan slide deck) strategi dan rencana aksi kepada Pusdiklat PB dan LSP-PB dan menggabungkan umpan balik.
6. Laporan penyelesaian kegiatan

Jangka waktu / Jadwal: 

Konsultasi akan dimulai pada Mei hingga Juni 2022 dengan estimasi LOE 10 hari.

Konsultan akan melaporkan kepada:

Program Manager INVEST DM Outcome 1

Konsultan akan bekerja sama dengan:

Pusdiklat PB, LSP PN, Program Manager INVEST DM Outcome 1, COP, DCOP, VET dan Training Coordinator, Program Principal UHM.

Pengalaman & keterampilan yang dibutuhkan:

Kriteria seleksi untuk menilai kapasitas teknis konsultan meliputi hal-hal berikut;

1. S2 di bidang pendidikan, ilmu sosial, administrasi publik atau disiplin terkait lainnya.
2. Setidaknya 10 tahun pengalaman yang relevan dalam pendidikan dan pengembangan organisasi.
3. Pengalaman luas dalam proses sertifikasi kompetensi profesi
4. Pengetahuan yang baik tentang Manajemen Risiko Bencana baik dalam teori maupun praktik, khususnya dalam konteks Indonesia.
5. Pengetahuan tentang standar sertifikasi Pusdiklat PB, BNSP, & LAN,
6. Pemahaman tentang kesetaraan gender dan konsep inklusi sosial.
7. Menunjukkan kemampuan untuk memimpin pendekatan membangun konsensus dan partisipatif selama proses kolaboratif untuk mencapai produk akhir
8. Keterampilan interpersonal yang kuat dan kemampuan untuk bekerja dengan beragam pemangku kepentingan dari pemerintah, kementerian, dan LSM.
9. Pengalaman bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti kementerian dan BNPB.
10. Komentar yang kuat (tertulis dan lisan) bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia termasuk penulisan dan pengeditan laporan.

Cara Mendaftar (khusus warga negara Indonesia):

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan CV dan kutipan harga kepada procurement@id.mercycorps.org dengan subjek "O1.4 Certification Consultant Application" paling lambat 14 Juni 2022. Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan dihubungi.

Diversity, Equity & Inclusion

Achieving our mission begins with how we build our team and work together. Through our commitment to enriching our organization with people of different origins, beliefs, backgrounds, and ways of thinking, we are better able to leverage the collective power of our teams and solve the world’s most complex challenges. We strive for a culture of trust and respect, where everyone contributes their perspectives and authentic selves, reaches their potential as individuals and teams, and collaborates to do the best work of their lives.

We recognize that diversity and inclusion is a journey, and we are committed to learning, listening and evolving to become more diverse, equitable and inclusive than we are today.

Equal Employment Opportunity

We are committed to providing an environment of respect and psychological safety where equal employment opportunities are available to all. We do not engage in or tolerate discrimination on the basis of race, color, gender identity, gender expression, religion, age, sexual orientation, national or ethnic origin, disability (including HIV/AIDS status), marital status, military veteran status or any other protected group in the locations where we work.

Safeguarding & Ethics

Mercy Corps Indonesia team members are expected to support all efforts toward accountability, specifically to our stakeholders and to international standards guiding international relief and development work, while actively engaging communities as equal partners in the design, monitoring and evaluation of our field projects. Team members are expected to conduct themselves in a professional manner and respect local laws, customs and MCI's policies, procedures, and values at all times and in all in-country venues.