Konsultan - Memetakan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Disabilitas di BNPB
Latar belakang:
Mercy Corps Indonesia adalah bagian dari keluarga Mercy Corps global, sebuah organisasi global mempercayai bahwa dunia yang lebih baik adalah mungkin. Mercy Corps Internasional bekerja di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Kami bermitra untuk menerapkan solusi konkrit —mendukung masyarakat untuk mengatasi kesulitan dan membangun komunitas yang lebih kuat dari dalam.
Program INVEST DM 2.0 (Investing in Human Capital for Disaster Management) merupakan program kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat (melalui USAID) dan Pemerintah Republik Indonesia (melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB). INVEST DM 2.0 dirancang sebagai kelanjutan dari program USAID/BHA Technical Assistance and Training Team (TATTs) (2014-2019) dan tahap pertama dari program INVEST DM (Mei 2019-Jan 2021). Program ini difokuskan pada tingkat nasional, dengan banyak intervensi diharapkan dapat diserap oleh daerah. Program ini secara langsung mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas) serta kapasitas nasional penanggulangan bencana (PB) melalui inisiatif pendidikan dan pelatihan serta perbaikan sistem dan strategi. Diharapkan inisiatif-inisiatif ini akan berkontribusi pada penguatan institusi PB lokal dan orang-orang di tingkat administrasi utama yang akan lebih siap dan mampu memenuhi mandat mereka untuk memberikan layanan PB yang efektif dan menyelamatkan jiwa.
Kesetaraan gender dan inklusivitas disabilitas adalah inisiatif lintas sektoral prioritas dari INVEST DM, dan dilanjutkan pada INVEST DM 2.0 dengan mendukung BNPB untuk mengarusutamakan inklusi gender dan disabilitas dalam lingkup kerja-kerja, kebijakan, dan praktiknya.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tiga (3) kebijakan terkait perlindungan, yaitu protektif (terkait fungsi reproduksi perempuan, seperti cuti haid, cuti sebelum dan sesudah melahirkan, kesempatan menyusui), korektif (kebijakan terkait peningkatan kedudukan pekerja perempuan, pemberdayaan pekerja perempuan), dan non-diskriminatif (kesetaraan hak dan kewajiban). Secara khusus Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemakertrans) telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Dalam pedoman dijelaskan tentang pentingnya membangun mekanisme untuk mencegah dan dan menanggapi kasus-kasus pelecehan seksual.
Tujuan / Deskripsi Proyek:
Program INVEST DM 2.0. mencari konsutan untuk memetakan kebijakan dan praktek perlindungan pekerja berbasis gender dan disabilitas. Secara khusus pekerjaan ini bertujuan untuk a) memetakan kebijakan protektif, korektif, dan non-diskriminasi yang ada di BNPB; b) mengindentifikasi elemen-elemen perlindungan yang ada pada point (a) dengan mengacu pada kebijakan yang relevan di tingkat nasional; c) menyurun rekomendasi dari temuan yang ada.
Kegiatan Konsultan
Dalam penugasan ini, konsultan di bawah supervisi Senior Gender dan Inklusi Sosial Spesialis INVEST DM 2.0 dan berkoordinasi dengan Biro SDM, Biro Hukum dan Biro Perencanaan, melakukan peran dan kegiatan sebagai berikut:
- Mengembangkan metode dan rencana kerja
- Melakukan desk review terhadap kebijakan perlindungan pekerja berbasis gender dan disabilitas di tingkat nasional dan di BNPB.
- Melakukan identifikasi terkait:
- Kebijakan protektif di BNPB;
- Kebijakan korektif di BNPB;
- Kebijakan non-diskriminasi di BNPB.
- Mengembangkan draft awal hasil pemetaan
- Menyiapkan slide deck presentasi dan mempresentasikan draft awal hasil identifikasi kebijakan dan rekomendasi untuk memastikan perlindungan berbasis gender dan disabilitas pada Biro Hukum dan Roren untuk mendapatkan umpan balik
- Mengembangkan draft laporan akhir Memetakan Kebijakan Perlindungan Pekerja Berbasis Gender dan Disabilitas di BNPB
Selengkapnya bisa di lihat di attachment