Konsultan Endline dan Evaluasi Akhir Program

Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana alam dan terus-menerus dilanda bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan akibat El Nino/La Nina, dan kebakaran lahan gambut. Peristiwa-peristiwa ini membentuk dan mempengaruhi sebagian besar aspek bangsa karena frekuensi relatifnya, dan ketidakpastiannya; termasuk dampak sosial ekonomi secara substansial dan kumulatif yang ditimbulkannya. Dampak bencana alam di Indonesia meliputi hilangnya nyawa, kesulitan dan penderitaan bagi individu, dengan efek negatif terutama bagi kelompok rentan, serta dampak sosial dan ekonomi yang signifikan ketika gangguan terhadap layanan penting, kehilangan dan kerusakan infrastruktur dan properti, kegagalan musim tanam dan hilangnya akses ke pasar jika berlangsung selama bertahun-tahun, mempengaruhi mata pencaharian, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Di tingkat nasional, bencana alam dapat menimbulkan dampak pembangunan dalam jangka panjang; diperkirakan kebakaran gambut yang disebabkan oleh kekeringan pada tahun 2015 memberikan merugikan bagi Indonesia lebih dari USD16 miliar.

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tren bencana di Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah kejadian. Dalam 2 dekade terakhir (2001-2020), Indonesia mencatat 33.412 kejadian bencana yang menelan korban 191.529 jiwa dan menghancurkan atau merusak lebih dari 2,7 juta rumah. Hampir 90% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis, sedangkan 10% lainnya bersifat geofisika. Pada tahun 2021, Indonesia mencatat 3.093 kejadian bencana. Kerugian per tahun akibat bencana diperkirakan mencapai USD300-USD500 juta, dan diperkirakan total kerugian mencapai angka USD1,2 miliar. Untuk negara dengan profil risiko bencana seperti Indonesia, adanya kapasitas untuk merekrut, melatih, dan retensi tenaga kerja di bidang manajemen resiko bencana menjadi penting untuk mencapai kemandirian dan secara efektif menggunakan sumber daya anggaran terutama di tahap tanggap darurat dan pemulihan dari dampak bencana.

Pengembangan tenaga kerja diperlukan untuk memastikan efektifitas organisasi baik di sektor publik dan swasta di Indonesia dan telah menjadi prioritas penting dalam rencana pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Indonesia. Selain itu, tidak kalah pentingnya reformasi birokrasi melalui penataan instansi pemerintah, menghilangkan kategori jabatan Eselon III dan IV, dan menggantinya dengan jabatan fungsional. Kebutuhan akan perencanaan dan pengembangan tenaga kerja juga menjadi prioritas utama di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Informasi selengkapnya bisa download attachment